Headline News

header-int

Tugas dan Fungsi

Posted by : Administrator

 

BUPATI PESISIR SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

 

PERATURAN  BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR  53  TAHUN 2016

 

T E N T A N G

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,

 FUNGSI, TATA KERJA, DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,  

PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  PESISIR  SELATAN,

 

Menimbang

 

 

 

 

 

 

Mengingat

:

 

 

 

 

 

 

:

bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

  1. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah  Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21  Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang–Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

 

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA, DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

 KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
  2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang meminpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
  7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian  Kabupaten Pesisir Selatan Tipe B.
  8. Tugas Pokok adalah pekerjaan pokok sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi dan pemegang jabatan untuk dicapai.
  9. Fungsi adalah peran suatu jabatan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pokok.

 

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

  1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian;
  1. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

 

  1. Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat membawahi  2 (dua ) Sub Bagian sebagai berikut:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  1. Bidang Koperasi dan UMKM, membawahi 3 ( tiga ) Seksi sebagai berikut;
    1. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi;
    2. Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi;
    3. Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
  1. Bidang Perdagangan, membawahi 3 ( tiga ) Seksi, sebagai berikut:
  1. Seksi  Perdagangan dalam dan Luar Negeri;
  2. Seksi Perlindungan Konsumen; dan
  1. Seksi Bina Pasar.
  1. Bidang Perindustrian, membawahi 3 ( tiga ) Seksi, sebagai berikut:
    1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri;
    2. Seksi Pengembangan SDM Industri; dan
    3. Seksi Pengembangan/Pemanfaatan Teknologi Industri.
  1. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD).
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA, DAN  URAIAN TUGAS

Pasal 4

 

  1. Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang koperasi, UMKM,  perdagangan dan perindustrian;
  2. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  menyelenggarakan fungsi :

 

      1. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian;
      1. pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian;
      1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
      1. pelaksanaan administrasi dinas;
      1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

 

  1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan  dan tugas pembantuan dibidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian;
  1. Untuk melaksanakan tugas pokok  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi  :
    1. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
    1. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembinaan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
    1. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi koperasi, UMKM dan perdagangan;
    1. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
    1. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian;
    1. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
    1. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
    1. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan perindustrian;
    1. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
    1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. Dalam  melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)    Kepala Dinas  mempunyai uraian tugas :
  1. merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
  3. mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  4. mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya;
  5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan  dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
  6. memberikan data dan informasi mengenai situasi  dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
  7. mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
  8. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
  9. menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
  10. mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
  11. membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian;
  12. mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
  13. mengawasi, mengendalikan memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
  14. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
  15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

                                              Pasal 5

 

  1. Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  1. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasiaan perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
  1. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  1. pengkoordinasian kegiatan dinas koperasi,UMKM, perdagangan dan perindustrian;
  2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran urusan koperasi,UMKM perdagangan dan perindustrian;
  3. pembinaan dan pemberian dukungan administarasi meliputi ketataausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi urusan koperasi, UMKM perdagangan dan perindustrian;
  4. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas  Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
  5. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  6.     penyelenggaran pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jada dan;
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
  1. Dalam  melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)   Sekretaris mempunyai uraian tugas :
  1. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;
  2. melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan dinas;
  3. menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
  4. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang   timbul serta upaya tindak lanjut penyelesainnya;
  5. menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
  6. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
  7. memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
  8. mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh kepala dinas kepada bidang- bidang sesuai dengan permasalahannya;
  9.  membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
  10. menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
  11. menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
  12. mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta  urusan rumah tangga;
  13. mengelola administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
  14. menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
  15. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Portal Resmi Dinas Koperindag Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah Informasi guna Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan
© 2018 Sekretariat Daerah. Follow Me : Facebook Youtube